nusakini.com-- Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menggelar rapat kerja (raker) membahas Perubahan Biaya Operasional Haji 1439H/2018M. 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemerintah dan Komisi VIII DPR RI menyepakati terkait dengan upaya mengatasi persoalan adanya selisih kurs antara Saudi Arabia Riyal (SAR) dengan Rupiah yang ketika penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) lalu dibayarkan dengan rupiah dan saat itu nilai kursnya tidak sebagaimana saat ini. 

“Komisi VIII DPR RI menyetujui bahwa selisih kurs itu akan dibayarkan dari nilai manfaat yang didapat dari dana optimalisasi yang besarannya akan dimasukkan ke dalam saveguarding,” demikian disampaikan Menag usai Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI membahas Perubahan Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018M di Gedung DPR RI Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (24/05). 

• Luncurkan Institut for Humanitarian Islam, Menag Harap Perkuat Kualitas Kemanusiaan dan Keberagamaan
• Kemenag Fasilitasi Penerbitan Buku Nikah 236 Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
• Indonesia, Malaysia, dan Nigeria Teken MoU Kerja Sama Pengelolaan Wakaf
• World Zakat and Waqf Forum 2024 Hasilkan 15 Resolusi, Dukung Hak Palestina
• Kick Off Mudzakarah Perhajian, Kemenag Gelar Bahtsul Masail

“DPR bisa memahami kondisinya, kemudian menyetujui bahwa selisih kurs itu akan dibayarkan dari nilai manfaat yang didapat dari dana optimalisasi yang besarannya akan dimasukkan ke dalam saveguarding yang sifatnya sesuai realisasinya nanti. Artinya kalau tidak digunakan seluruhnya maka sisa dana yang ada dalam saveguarding itu bisa kembali dimasukkan ke kas haji untuk digunakan tahu-tahun yang akan datang,” lanjutnya. 

Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sebelumnya menyepakati bahwa asumsi nilai tukar Rupiah dengan Saudi Arabia Riyal (SAR) dalam BPIH Tahun 1439H/2018M berubah dari SAR1=Rp3.570 menjadi sebesar SAR1=Rp/3.850. 

Selain itu, dalam salah satu kesimpulan raker, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui usulan pemerintah mengenai Indirect Cost BPIH Khusus tahun 1439H/2018M. 

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI juga mendorong Kementerian Agama untuk mempercepat Keputusan Presiden mengenai besaran Indirect Cost BPIH tahun 1439H/2018M. 

Hadir mendampingi Menag, Dirjen PHU M Nizar, Irjen Kemenag Nur Kholis Setiawan, pejabat eselon II Ditjen PHU. Tampak hadir Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu.(p/ab)